Jawa Barat menghadapi dilema besar akibat laju urbanisasi yang tak terhindarkan, menuntut adanya penataan ruang yang strategis. Pertumbuhan penduduk yang masif, terutama di kawasan Bodebek dan Bandung Raya, menciptakan tekanan hebat pada infrastruktur dan daya dukung lingkungan. Pengelolaan tata ruang yang tidak optimal berpotensi merusak keseimbangan ekologi dan sosial masyarakat.
Isu strategis utama di Jawa Barat berpusat pada konsistensi implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Sering terjadi alih fungsi lahan produktif menjadi kawasan terbangun tanpa kontrol ketat, mengancam ketahanan pangan dan ruang terbuka hijau. Degradasi kualitas lingkungan, seperti polusi dan masalah sampah di perkotaan, menjadi cerminan nyata dari ketidakselarasan ini.
Urbanisasi memicu peningkatan kebutuhan akan hunian dan infrastruktur, namun ketersediaan lahan semakin terbatas. Kota-kota seperti Bogor dan Tasikmalaya merasakan dampak kekurangan Ruang Terbuka Hijau (RTH), yang vital untuk kenyamanan dan kualitas udara. Pembangunan yang berorientasi ekonomi tinggi seringkali mengesampingkan fungsi ekologis lahan.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat perlu mengoptimalkan tata ruang sebagai instrumen kunci untuk pemerataan pembangunan dan konektivitas wilayah. Penataan ruang harus dijadikan acuan utama dalam perumusan kebijakan jangka panjang, memastikan pembangunan selaras dengan perlindungan lingkungan hidup. Ini adalah komitmen menuju visi Jawa Barat yang berkelanjutan.
Sinkronisasi antara perencanaan tata ruang di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota menjadi krusial untuk mengatasi dampak urbanisasi regional. Tanpa keterpaduan ini, penyimpangan pemanfaatan ruang akan terus terjadi, menghambat pencapaian tujuan pembangunan yang aman, nyaman, dan produktif bagi seluruh warga Jawa Barat.